You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lahan Pesisir Pantai Muara Baru Diusulkan Jadi RPTRA
photo Nurito - Beritajakarta.id

Lahan Pesisir Pantai Muara Baru Diusulkan Jadi RPTRA

Lahan di pesisir pantai Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, diusulkan jadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Lahan tersebut saat ini sedang dalam proses pengurukan menyusul dibangunnya Tanggul Laut Paket 1 Muara Baru.

Karena sangat luas dan lokasinya berada di antara tanggul lama dan baru di Muara Baru

Pantauan di lapangan, Jumat (8/9) lahan seluas sekitar 12 hektare ini sedang dalam proses pengurukan. Lahan berada di antara tanggul lama dan tanggul baru. Sebagian lahan bahkan masih terdapat sejumlah perahu milik nelayan setempat.

"Lahan di pesisir pantai Muara Baru kita usulkan jadi RPTRA, sekolah, rusun dan penghijauan. Karena sangat luas dan lokasinya berada di antara tanggul lama dan baru di Muara Baru," kata Husein Murad, Wali Kota Jakarta Utara.

Markas Ditpol Air Dibangun di Kawasan Waduk Pluit

Sementara, Kasatker Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (SNVT PT PIN) BBWSCC, Sudarto mengatakan, lahan yang terbentang di antara tanggul lama dan baru di Muara Baru itu milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini masih dalam tahap pembangunan tanggul laut paket I. Ia juga sepakat jika lahan dibangun RPTRA, sekolah, rusun dan penghijauan.

"Kalau pembangunan tanggul selesai, lahan kita uruk. Nantinya diserahkan ke Pemprov DKI agar dikelola untuk RPTRA, Rusun, sekolah dan sebagainya," tandasnya.

Menurutnya, sejak awal pembangunan tanggul laut baru memang konsep awalnya pemanfaatan lahan diserahkan ke Pemprov DKI, agar lahan tidak disalahgunakan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12433 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1376 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1365 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1315 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1022 personBudhi Firmansyah Surapati